PKS soal KPK vs Polri: Jokowi jangan bingung dibisiki kanan-kiri

Sabtu, 31 Januari 2015


 rizkinews.com - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mengatasi konflik antara KPK vs Polri. Jokowi tidak boleh ragu-ragu lagi dalam mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga sinergisitas dua institusi hukum tersebut.

 "PKS menghargai wewenang presiden, jangan bingung dibisiki kanan-kiri. PKS yakin presiden mampu," kata Jazuli di sela-sela rapat kerja PKS di hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).

 Menurutnya tak hanya soal konflik KPK vs Polri, Jokowi dalam seratus hari pemerintahannya buruk dalam soal komunikasi politik. Hal itu terlihat dari keputusan pelarangan menteri datang saat dipanggil DPR.

"Komunikasi yang dibangun tidak terlalu bagus antarlembaga negara. Di awal-awal Jokowi melarang menterinya datang ke DPR," terang dia.

Lanjut dia, Jokowi dalam mengambil kebijakan ekonomi pun terkesan tergesa-gesa. Keputusan mencabut subsidi BBM di tengah harga minyak dunia yang turun dinilai tidak tepat.

"Baru beberapa bulan Jokowi menaikkan BBM dan menurunkan lagi. Bagi PKS, ini dalam mengambil kebijakan tidak terlalu matang," pungkas dia.

 

                                           

100 HARI JOKOWI-JK : Menagih Janji Jokowi “Saya Hanya Tunduk Kepada Konstitusi”

 

100 Hari Jokowi-JK diwarnai polemik KPK vs Polri. Janji Jokowi hanya tunduk kepada konstitusi pun sedang diuji.
rizkinews. com — Sudah 100 hari pasangan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla (JK) memimpin Indonesia sejak dilantik 20 Oktober 2014 lalu. Publik pun menanti janji yang diucapkan Jokowi dalam masa kampanye Pilpres 2014.
Ada satu pernyataan penting yang pernah diucapkan Jokowi dan masih dikenal hingga saat ini. Dalam debat capres kedua yang digelar pada 15 Juni 2014 lalu, Jokowi mengeluarkan pernyataan yang meyakinkan publik bahwa dirinya bukan boneka.
“Saya Joko Widodo, saya lahir di sini, saya besar di sini, saya dididik di sini, dan saya seutuhnya adalah Indonesia. Saya Joko Widodo, lahir di sini, saya besar di sini, saya dididik di sini dan seutuhnya adalah Indonesia. Saya tegaskan saya dan Pak JK siap memimpin Indonesia. Saya hanya tunduk kepada konstitusi. Saya tunduk pada kehendak rakyat,” kata Jokowi waktu itu.
Janji tersebut merupakan isi closing statement Jokowi dalam debat tersebut. Pascadebat, kalimat terakhir tersebut dikopi oleh banyak akun di Facebook dan Twitter, khususnya milik para pendukung Jokowi-JK. Bahkan hingga kini, kalimat itu masih dikenal dan video lengkap debat tersebut masih tersimpan di Youtube.
Janji itu penting, mengingat saat itu Jokowi sedang menjadi bulan-bulanan kampanye negatif. Saat itu, beredar anggapan bahwa Jokowi hanya capres boneka. Tudingan ini merujuk pada kekhawatiran bahwa Jokowi akan dikendalikan oleh kekuatan parpol pendukungnya. Pidato Jokowi itu pun mampu menepis anggapan tersebut.
Namun, realisasi janji tersebut kini ditagih. Polemik KPK vs Polri menjadi ujian, apakah benar Presiden Jokowi mampu menggunakan kewenangannya tanpa campur tangan kekuatan parpol pendukungnya.
Publik mendesak Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan krisis yang kini membuat pimpinan KPK “dihabisi”. Satu-persatu pimpinan KPK dipolisikan dengan tuduhan terlibat dalam kasus-kasus lama. Jokowi pun didesak bertindak tegas, salah satunya dengan membatalkan pelantikan Komjen Pol. Budi Gunawan, yang telah menjadi tersangka.
Pengamat politik Yunarto Wijaya mengakui, tidak mudah bagi Jokowi melakukannya. Saat berbicara dalam Kompasiana TV, Senin (26/1/2015) malam, Yunarto mengatakan sulit untuk menampik kesan adanya tekanan politik yang dihadapi Jokowi untuk membuat keputusan terkait KPK vs Polri.
Publik pun menilai sama. Di media sosial, banyak orang yang mencurigai tekanan politik di balik kewenangan Jokowi. Namun jika saat ini Jokowi terjepit, bukan berarti itu menjadi alasan untuk meninggalkan janjinya, “tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat”.